RSS

Analisis Dampak Penerapan PSAK No. 16, 46, 50, 55 dan 60 (Revisi 2010-2011) terhadap Laporan Keuangan PT. Lippo Karawaci Tahun 2011-2012

Nama               : Yusuf Fadillah

NPM               : 28210800

Kelas               : 4EB09

Mata Kuliah    : Akuntansi Internasional

Tentang PT Lippo Karawaci Tbk

https://i2.wp.com/www.jobstreet.co.id/logos/agenalogos/lippo_karawaci_copy1.jpg

PT Lippo Karawaci Tbk (pertama kali didirikan sebagai PT Tunggal Reksakencana) didirikan pada Oktober sebagai anak perusahaan grup Lippo. Pada bulan Januari 1993, Lippo Karawaci meresmikan pembangunan kota mandiri pertamanya Lippo Village di Karawaci, Tangerang, yang terletak 30km sebelah barat Jakarta. Pada tahun yang sama, Perseroan mulai mengembangkan Lippo Cikarang, sebuah kota mandiri dengan kawasan industri ringan yang yang terletak 40km sebelah timur Jakarta. Selanjutnya Lippo Karawaci mengembangkan kota mandiri Tanjung Bunga di Makasar, Sulawesi Selatan pada tahun 1997.

Melalui penggabungan delapan perusahaan properti terkait pada tahun 2004, Lippo Karawaci mengembangkan portofolio usahanya mencakup Urban Development, Large Scale Integrated Development, Retail Malls, Hospitals, Hotels & Leisure serta Fee-based Income.

 

PSAK No. 16 Aset Tetap

Pengertian Aset Tetap

Aset tetap seringkali merupakan komponen yang signifikan dalam Neraca Perusahaan. Aset Tetap bersifat tangible dan digunakan dalam jangka panjang.

Dalam PSAK 16 definisi Aset tetap adalah aset berwujud yang:

  1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
  2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Berdasarkan definisi di atas, pengertian aset tetap mencakup :

  1. Tujuan penggunaan
  2. Lama digunakan.

 

Dampak Penerapan PSAK no. 16 (Revisi 2011) pada PT Lippo Karawaci yaitu :

Penerapan PSAK no. 16 (Revisi 2011) ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan pada laporan keuangan. Hanya pada saat pengakuan awal asset tetap dinilai sebesar harga perolehan. Setelah pengakuan awal, asset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, Asset tetap PT. Lippo Karawaci yang tercatat pada 1 Januari 2011/31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.206.374.544.429, pada 31 Desember 2011 mengalami peningkatan nilai asset tetap yaitu Rp. 1.556.124.819.331 dan pada 31 Desember 2012 Asset tetap menunjukan peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 2.222.377.300.854.

untuk jumlah aset dari tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan, hal ini di pengaruhi peningkatan Aset tetap, namun tanah untuk pengembangan yang pada awalnya yaitu tahun 2011 sebesar Rp. 987.757.345.136 mengalami penurunan pada tahun 2012 yang hanya berjumlah Rp. 929.483.420.264. tetapi tidak mempengaruhi terhadap jumlah Aset perusahaan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

 

PSAK No. 46 Akuntansi Pajak Penghasilan

Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No.46 Revisi 2010)

Untuk tujuan Pernyataan ini, pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura pengaturan bersama.

 

Dampak Penerapan PSAK No 46 (Revisi 2010) pada PT Lippo Karawaci yaitu:

Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan pelaporan keuangan. Yaitu pada asset dan liabilitas penghasilan tangguhan dapataling hapus apabilaterdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara asset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila asset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi komprehensif periode berjalan, kecuali diajukan keberatan/banding. Jumlah tambahan pokok dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi criteria pengakuan asset.

Pada laporan keuangan PT Lippo karawaci tahun 2012 beban pajak penghasilan yang tercatat sebesar Rp. 254.241.267.447 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar Rp. 170.715.956.132, hal ini di karenakan kenaikan laba yang di peroleh perusahaan dalam jangka waktu satu tahun, sehingga jumlah laba bersih setelah pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan

 

PSAK No. 50 (Instrumen Keuangan : Penyajian), 55 (Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran), dan 60 (Instrumen Keuangan : Pengungkapan), Revisi 2010-2011

Pengertian PSAK No. 50 (Instrumen Keuangan : Penyajian)

Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika:

  • Tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan aset keuangan, atau mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan yang berpotensi tidak menguntungkan; dan
  • Jika diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas, instrumen keuangan tersebut merupakan nonderivatif dengan kewajiban untuk menyerahkan instrumen ekuitas dengan jumlah bervariasi, atau derivatif yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas (termasuk termasuk rights, opsi, dan waran pro rata kepada semua pemilik, tetapi tidak termasuk kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas entitas di masa depan, puttable instruments, dan kontrak untuk menyerahkan bagian pro rata aset neto saat likuidasi).

Pengertian PSAK No. 55 (Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran)

 

pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsipprinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan. Persyaratan penyajian informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (revisi 2010): Instrumen Keuangan Penyajian.

 

Pengertian PSAK No. 60 (Instrumen Keuangan : Pengungkapan)

Mengatur tentang pengungkapan metode dan asumsi yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar un­tuk setiap kelompok aset keuangan atau liabilitas keuangan, PSAK 60 (2010) mengecualikan penyertaan pada entitas anak, enti­tas asosiasi, atau ventura bersama. Pengaturan penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura

 

Dampak penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2010), PSAK No. 55 (Revisi 2011), dan PSAK No. 60 pada PT Lippo Karawaci yaitu:

Memberikan pengaruh terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan pada pelaporan keuangan perusahaan. Pada saat pengakuan awal asset keuangan diklasifikasikan sebagai salh satu dari asset keuangan yang dihitung berdasarkan nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan asset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menetapkan klasifikasi asset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai akan dilakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

Pada laporan keuangan 2012 Nilai kas dan setara kas sebesar Rp. 3.337.357.407.919 Piutang lain-lain (pihak berelasi Non-Usaha Rp 11.460.650.042), asset tidak lancar lainnya Rp. 402.631.259.780 hutang usaha (Pihak ketiga Rp. 575.701.267.461-), beban akrual Rp. 487.335.826.278 hutang lain – lain (pihak krtiga Rp. 591.205.993.335dan pihak berelasi Rp. 3.171.020.453), liabilitas imbalan kerja jangka pendek Rp. 6.326.397.455 mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrument keuangan tersebut.

Nilai wajar pada pinjaman kepada pihak yang berelasi Non-Usaha sebesar Rp. 3.188.994.396pinjaman bank jangka pendek Rp. 4.853.583.896 dan pinjaman dari pihak berelasi mendekat mendekati nilai tercatat karena tingkat suku bunganya dinilai secara berkala.

 

 

Sumber :

http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-16.pdf

http://tempdata.iaiglobal.or.id/downlot.php?file=ED%20PSAK%2046%20(2013).pdf

http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/Laporan%20Keuangan%20Tahun%202011/Audit/LPKR/LPKR_LKT_Des_2011.pdf

http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/04_Annual%20Report/2011/LPKR/LPKR_Annual%20Report_2011.pdf

http://mietaolivia.blogspot.com/2014/05/analisis-dampak-penerapan-psak-pada.html

http://yadhieblog.blogspot.com/2011/03/ed-psak-46-revisi-2010-pajak-pendapatan.html

 
Leave a comment

Posted by on May 5, 2014 in Uncategorized

 

Perilaku Etika dalam Profesi Akuntansi

Akuntansi sebagai Profesi dan Peran Akuntan

Profesi akuntansi merupakan sebuah profesi yang menyediakan jasa atestasi maupun non-
Atestasi kepada masyarakat dengan dibatasi kode etik yang ada. Akuntansi sebagai profesi memiliki kewajiban untuk mengabaikan kepentingan pribadi dan mengikuti etika profesi yang telah ditetapkan. Kewajiban akuntan sebagai profesional mempunyai tiga kewajiban yaitu; kompetensi, objektif dan mengutamakan integritas. Yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.
Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.

Peran akuntan dalam perusahaan tidak bisa terlepas dari penerapan prinsipGood Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan. Meliputi prinsip kewajaran(fairness), akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan responsibilitas (responsibility).

Peran akuntan antara lain :

  • Akuntan Publik (Public Accountants)

 Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan  jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnyamendirikan suatu kantor akuntan. Yang termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik (KAP) dan dalam prakteknya sebagai seorang akuntan publik dan mendirikan kantor akuntan, seseorang harus memperoleh izin dari DepartemenKeuangan. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan (audit), misalnya terhadap jasaperpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan system manajemen.

  • Akuntan Intern (Internal Accountant)

Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntanintern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari Staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern.

  •   Akuntan Pemerintah (Government Accountants)

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya dikantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK).

  •   Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.

Ekspektasi Publik

Masyarakat pada umumnya mengatakan akuntan sebagai orang yang profesional khususnya di dalam bidang akuntansi. Karena mereka mempunyai suatu kepandaian yang lebih di dalam bidang tersebut dibandingkan dengan orang awam sehingga masyarakat berharap bahwa para akuntan dapat mematuhi standar dan sekaligus tata nilai yang berlaku dilingkungan profesi akuntan, sehingga masyarakat dapat mengandalkan kepercayaannya terhadap pekerjaan yang diberikan. Dalam hal ini, seorang akuntan dipekerjakan oleh sebuah organisasi atau KAP, tidak akan ada undang-undang atau kontrak tanggung jawab terhadap pemilik perusahaan atau publik.Walaupun demikian, sebagaimana tanggung jawabnya pada atasan, akuntan professional publik mengekspektasikannya untuk mempertahankan nilai-nilai kejujuran, integritas, objektivitas, serta pentingannya akan hak dan kewajiban dalam perusahaan.

Nilai-nilai Etika vs Teknik Akuntansi/Auditing

Nilai-nilai etika terdiri dari :

–     Integritas   :  setiap tindakan dan kata-kata pelaku profesi menunjukan sikap transparansi,

 kejujuran dan konsisten.

–     Kerjasama  :  mempunyai kemampuan untuk bekerja sendiri maupun dalam tim

–     Inovasi       :  pelaku profesi mampu memberi nilai tambah pada pelanggan dan proses kerja

 dengan metode baru.

–     Simplisitas  : pelaku profesi mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang timbul, dan

                            masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana.

Sedangkan teknik akuntansi adalah aturan-aturan khusus yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntan yang menerangkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi tersebut. Teknik akuntansi sektor publik terdiri atas:

1. budgetary accounting

2. commitment accounting

3. fund accounting

4. cash accounting

5. accrual accounting

Perilaku Etika dalam Pemberian Jasa Akuntan publik

Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapakn penilaian yang bebas. Tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan Keuangan oleh manajemen perusahaan. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat yaitu :

  1. Jasa Assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan.

2.   Jasa Atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (examination), review, dan Prosedur.

  1. Jasa Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang Independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan.
  2. Jasa Nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringakasan temuan, atau bentuk lain keyakinan.

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari prinsip Etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Sumber :

http://nielam-tugas.blogspot.com/2012/10/perilaku-etika-dalam-profesi-akuntansi.html

http://kalaweda123.blogspot.com/2013/11/perilaku-etika-dalam-profesi-akuntansi.html

http://kautsarrosadi.wordpress.com/2012/01/31/perilaku-etika-dalam-profesi-akuntansi/

 
Leave a comment

Posted by on January 7, 2014 in Uncategorized

 

Etika Governance

A.     Governance System

Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) adalah Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam Ethical Governance (Etika Pemerintahan ) terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparat, aparatur, struktur dan lembaganya. Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, tergantung pada kepribadian atau jati diri masing-masing. Manusia berbuat baik atau berbuat buruk karena bisikan suara hatinya (consience of man ).

Governance system artinya sistem pemerintahan, yaitu dimana secara harfiah sistem merupakan keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional antara bagian-bagian dan hubungan fungsional dari keseluruhan, sehingga hubungan ini menciptakan ketergantungan antara bagian-bagian yang terjadi jika satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan. Dan pemerintahan dalam arti luas memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam menjalankan kesejahteraan negara dan kepentingan negara itu sendiri. Dari pengertian itu, secara harfiah berarti sistem pemerintahan sebagai bentuk hubungan antar lembaga negara dalam melaksanakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi:

  1. Presidensial
  2. Parlementer
  3. Komunis
  4. Demokrasi Liberal
  5. Liberal
  6. Kapital

Sistem pemerintahan bertujuan untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinue dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Di dalam dunia bisnis, perusahaan mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Tindakan dan kata-kata manajemen puncak harus sejalan dengan tujuan utama perusahaan, dengan memberikan contoh nyata. Prilaku ini merupakan budaya etika.

Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan harus memiliki corporate governance, yaitu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Untuk mengimplementasikannya maka dibuatlah suatu kode etik bagi karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Kode etik ini bertujuan untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, dimana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham (shareholder value). Di dalm etika kerja diatur hubungan antar individu baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan Pelanggaran atas Kode Etik merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum.

B.     Budaya Etika

Seperti pada ulasan diatas, untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab serta memaksimalkan nilai pemegang saham, dieperlukan sutau kode etik bagi karyawan & pimpinan perusahaan. Kode etik ini merupakan salah satu contoh budaya etika di dalam perusahaan. Dan yang bertugas untuk menerapkan budaya etika itu tersebut adalah manajemen puncak. Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Hal tersebut dicapai melalui metode tiga lapis yaitu :

  • Menetapkan credo perusahaan, dengan cara membuat pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai etis yang ditegakkan perusahaan, lalu diinformasikan kepada orang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luar perusahaan.
  • Menetapkan program etika yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan lapis pertama. Misalnya pertemuan orientasi bagi pegawai baru dan audit etika.
  • Menetapkan kode etik perusahaan (setiap perusahaan memiliki kode etik yang berbeda).

Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan dan kerjasama. Kode Etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja. Namun Kode Etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan (action). Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan, antara lain masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan (conflict of interest).

C.     Mengembangkan Etika Struktur Korporasi

Prinsip-prinsip moral etika dalam kegiatan bisnis secara keseluruhan, dilaksanakan  pada saat membangun entitas korporasi dan menetapkan sasarannya. Penerapan etika ini diharapkan dapat menjadi panduan atau “hati nurani” dalam proses bisnis, sehingga dapat menciptakan suatu suasana kegiatan bisnis yang beretika, yang tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga peduli terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders).

D.     Kode Perilaku Korporasi

Code of Conduct (Pedoman Perilaku) adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan siistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-perturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya, serta berinteraksi dengan stakeholders.

Pelaksanaan Code of Conduct mencerminkan perilaku pelaku bisnisnya, dalam hal pembentukan citra yang baik terkait erat dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan para stakeholder.

Pelaksanaan Code of Conduct diawasi oleh Dewan Kehormatan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pedoman ini. Dewan Kehormatan terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan yang ditunjuk, dan serikat pekerja. Mekanisme Dewan Kehormatan diatur dalam surat Keputusan Direksi. Dan pedoman Code of Conduct ini menjadi kewajiban setiap individu untuk menandatangani pernyataan kepatuhan dan integritas atas pedoman ini, saat terjadinya hubungan perikatan kerja individu perusahaan serta saat terjadinya revisi terhadap pedoman ini di masa yang akan datang.

E.     Evaluasi terhadap Kode Perilaku Korporasi

Pelaporan Pelanggaran Code of Conduct

  • Setiap individu berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran atas Code of Conduct yang dilakukan oleh individu lain dengan bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan. Laporan dari pihak luar wajib diterima sepanjang didukung bukti dan identitas yang jelas dari pelapor.
  • Dewan kehormatan wajib mencatat setiap laporan pelanggaran atas Code of Conduct dan melaporkannya kepada Direksi dengan didukung oleh bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.
  • Dewan kehormatan wajib memberikan perlindungan terhadap pelapor.

Sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct

  • Pemberian sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Pemberian sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris mengacu sepenuhnya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan serta ketentuan yang berlaku.
  • Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap terjadinya pelanggaran pedoman ini.

Sumber :

http://devimariana23.blogspot.com/2012/11/etika-governance.html

http://yonayoa.blogspot.com/2012/10/etika-governance_20.html

 
Leave a comment

Posted by on January 6, 2014 in Uncategorized

 

Etika Bisnis

A.    Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

Menurut Velasquez Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.

Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan studi mengenai cara untuk melakukan kegiatan bisnis dengan norma dan perilaku yang membedakan antara benar dan salah yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan masyarakat.

B.     Perkembangan etika Bisnis

Di akui bahwa sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam bisnis , mengurangi timbangan atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh kongkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. Namun denikian bila menyimak etika bisnis sperti dikaji dan dipraktekan sekarang, tidak bisa disangkal bahwa terdapat fenomena baru dimana etika bisnis mendapat perhatian yang besar dan intensif sampai menjadi status sebagai bidang kajian ilmiah yang berdiri sendiri.
Masa etika bisnis menjadi fenomena global pada tahun 1990-an, etika bisnis telah menjadi fenomena global dan telah bersifat nasional, internasional dan global seperti bisnis itu sendiri. Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin , ASIA, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah institute of moralogy pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di india etika bisnis dipraktekan oleh manajemen center of human values yang didirikan oleh dewan direksi dari indian institute of manajemen di Kalkutta tahun 1992. Di indonesia sendiri pada beberape perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika isnis. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis misalnya lembaga studi dan pengembangan etika usaha indonesia (LSPEU Indonesia) di jakarta.

C.   Hal-hal Penting dalam Menciptakan Etika Bisnis

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah:

  1. Pengendalian diri
  2. Pengembangan tanggung jawab social (social responsibility)
  3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
  4. Menciptakan persaingan yang sehat
  5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”
  6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi)
  7. Mampu menyatakan yang benar itu benar
  8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah
  9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
  10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
  11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hokum positif yang berupa peraturan perundang-undangan

D.    Masalah dalam etika

Ada 3 jenis masalah yang dihadapi dalam Etika yaitu

1. Sistematik

Masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya dimana bisnis beroperasi.

2. Korporasi

Permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik dan struktur organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan.

3. Individu

Permasalahan individual dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan dan karakter individual.

E.     Pendekatan Dasar Tingkah Laku Etika Bisnis

Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Jouurnal (1988), memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu :

1. Utilitarian Approach

setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.

2. Individual Rights Approach

setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.

3. Justice Approach

para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

F.     Etika Bisnis Dalam Akuntansi

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Akuntansi sebagai profesi memiliki kewajiban untuk mengabaikan kepentingan pribadi dan mengikuti etika profesi yang telah ditetapkan. Kewajiban akuntan sebagai profesional mempunyai tiga kewajiban yaitu; kompetensi, objektif dan mengutamakan integritas. Kasus enron, xerok, merck, vivendi universal dan bebarapa kasus serupa lainnya telah membuktikan bahwa etika sangat diperlukan dalam bisnis. Tanpa etika di dalam bisnis, maka perdaganan tidak akan berfungsi dengan baik. Kita harus mengakui bahwa akuntansi adalah bisnis, dan tanggung jawab utama dari bisnis adalah memaksimalkan keuntungan atau nilai shareholder. Tetapi kalau hal ini dilakukan tanpa memperhatikan etika, maka hasilnya sangat merugikan. Banyak orang yang menjalankan bisnis tetapi tetap berpandangan bahwa, bisnis tidak memerlukan etika.

G.   Contoh Kasus Etika Bisnis

Contoh kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia :

  • Mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia (FI) tersebut disebabkan perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam USD 1,5–USD 3. Padahal, bandingan gaji di negara lain mencapai USD 15–USD 35 per jam. Sejauh ini, perundingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja, entah apa dasar pertimbangannya.
  • Biaya CSR kepada sedikit rakyat Papua yang digembor-gemborkan itu pun tidak seberapa karena tidak mencapai 1 persen keuntungan bersih PT FI. Malah rakyat Papua membayar lebih mahal karena harus menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya habitat dan vegetasi Papua yang tidak ternilai itu. Biaya reklamasi tersebut tidak akan bisa ditanggung generasi Papua sampai tujuh turunan. Selain bertentangan dengan PP 76/2008 tentang Kewajiban Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, telah terjadi bukti paradoksal sikap Freeport (Davis, G.F., et.al., 2006).
    Kestabilan siklus operasional Freeport, diakui atau tidak, adalah barometer penting kestabilan politik koloni Papua. Induksi ekonomi yang terjadi dari berputarnya mesin anak korporasi raksasa Freeport-McMoran tersebut di kawasan Papua memiliki magnitude luar biasa terhadap pergerakan ekonomi kawasan, nasional, bahkan global.

Sebagai perusahaan berlabel MNC (multinational company) yang otomatis berkelas dunia, apalagi umumnya korporasi berasal dari AS, pekerja adalah bagian dari aset perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan pekerja adalah suatu keharusan. Sebab, di situlah terjadi hubungan mutualisme satu dengan yang lain. Perusahaan membutuhkan dedikasi dan loyalitas agar produksi semakin baik, sementara pekerja membutuhkan komitmen manajemen dalam hal pemberian gaji yang layak.

Pemerintah dalam hal ini pantas malu. Sebab, hadirnya MNC di Indonesia terbukti tidak memberikan teladan untuk menghindari perselisihan soal normatif yang sangat mendasar. Kebijakan dengan memberikan diskresi luar biasa kepada PT FI, privilege berlebihan, ternyata sia-sia.
Berkali-kali perjanjian kontrak karya dengan PT FI diperpanjang kendati bertentangan dengan UU Nomor 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan sudah diubah dengan UU Nomor 4/2009 tentang Minerba. Alasan yang dikemukakan hanya klasik, untuk menambah kocek negara. Padahal, tidak terbukti secara signifikan sumbangan PT FI benar-benar untuk negara. Kalimat yang lebih tepat, sebetulnya, sumbangan Freeport untuk negara Amerika, bukan Indonesia.
Justru negara ini tampak dibodohi luar biasa karena PT FI berizin penambangan tembaga, namun mendapat bahan mineral lain, seperti emas, perak, dan konon uranium. Bahan-bahan itu dibawa langsung ke luar negeri dan tidak mengalami pengolahan untuk meningkatkan value di Indonesia. Ironisnya, PT FI bahkan tidak listing di bursa pasar modal Indonesia, apalagi Freeport-McMoran sebagai induknya.
Keuntungan berlipat justru didapatkan oleh PT FI dengan hanya sedikit memberikan pajak PNBP kepada Indonesia atau sekadar PPh badan dan pekerja lokal serta beberapa tenaga kerja asing (TKA). Optimis penulis, karena PT FI memiliki pesawat dan lapangan terbang sendiri, jumlah pasti TKA itu tidak akan bisa diketahui oleh pihak imigrasi.
Kasus PT. Freeport Indonesia ditinjau dari berbagai teori etika bisnis :

Teori etika utilitarianisme

Berasal dari bahasa latin utilis yang berarti “bermanfaat”.

Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja  satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.

Berdasarkan teori utilitarianisme, PT.Freeport Indonesia dalam hal ini sangat bertentangan karena keuntungan yang di dapat tidak digunakan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, melainkan untuk Negara Amerika.

Teori Hak

Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi  baik buruknya  suatu perbuatan atau perilaku.

Teori Hak merupakan suatu aspek  dari teori deontologi, karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama.

Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis.

Dalam kasus ini, PT Freeport Indonesia sangat tidak etis dimana kewajiban terhadap para karyawan tidak terpenuhi karena gaji yang diterima tidak layak dibandingkan dengan pekerja Freeport di Negara lain. Padahal PT Freeport Indonesia merupakan tambang emas dengan kualitas emas terbaik di dunia.

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Etika_bisnis

http://rivaldiligia.wordpress.com/2012/11/06/pengertian-etika-bisnis/

http://ocianjar.blogspot.com/2013/10/etika-bisnis.html

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/11/perilaku-etika-dalam-bisnis/

http://irsan90.wordpress.com/2011/11/03/etika-bisnis-dan-contoh-kasus/

 

 
1 Comment

Posted by on November 3, 2013 in Uncategorized

 

ETIKA, PROFESI DAN ETIKA PROFESI

Etika
a. Definisi etika
Etika dalam bahasa Yunani Kuno yaitu “ethikos”, berarti “timbul dari kebiasaan” adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.
Definisi etika menurut beberapa ahli:
• Menurut Bartens, Etika yaitu nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
• Menurut KBBI, etika dirumuskan dalam tiga arti yaitu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
• Menurut Sumaryono, etika berkembang menjadi studi tentang manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya.
Oleh karena itu dapat disimpulkan penulis bahwa etika adalah nilai-nilai atau norma-norma dalam mengatur tingkah laku manusia tentang apa yang baik, buruk, salah dan benar dalam kehidupan manusia pada umumnya.
Kata etika memiliki beberapa makna, Webster’s Collegiate Dictionary yang dikutip oleh Ronald Duska dalam buku Accounting Ethich memberi empat makna dasar dari kata etika, yaitu:
1. Suatu disiplin terhadap apa yang baik dan buruk dan dengan tugas moral serta kewajiban.
2. Seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai.
3. Sebuah teori atau sistem atas nilai-nilai moral.
4. Prinsip atas pengaturan prilaku suatu individu atau kelompok.
Menurut Ronald Duska etika dapat dibagi menjadi dua bagian ilmu pengetahuan yaitu:

1. Etika Umum
berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.
2. Etika Khusus
merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.
Etika khusus dapat dibagi lagi menjadi:
• Etika Individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
• Etika Sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, dan negara) sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan idiologi-idiologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.
Dengan demikian luasnya lingkup etika sosial tersebut, menjadikan etika sosial ini terbagi menjadi beberapa bagian atau bidang sebagai berikut:
1. Sikap terhadap sesama
2. Etika Keluarga
3. Etika Profesi
4. Etika Politik
5. Etika Lingkungan
6. Etika Idiologi

b. Macam-macam Etika
Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia:
1. Etika deskriptif
Etika yang berusaha mendorong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberi fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.
2. Etika Normatif
Etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar kerangka tindakan yang akan diputuskan.

c. Manfaat Etika
Beberapa manfaat etika adalah sebagai berikut:
1. Dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral.
2. Dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah.
3. Dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat.
4. Dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai.

Profesi
a. Definisi Profesi
Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang dalam bahasa Yunani adalah “Επαγγελια”, yang bermakna: “Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen”.
Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer,teknikdan desainer

b. Karakteristik Profesi
• Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis: Professional dapat diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
• Assosiasi professional: Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya.
• Pendidikan yang ekstensif: Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
• Ujian kompetensi: Sebelum memasuki organisasi professional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis.
• Pelatihan institusional: Selain ujian, biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi.
• Lisensi: Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
• Otonomi kerja: Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
• Kode etik: Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.

c. Ciri-ciri Profesi
Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :
• Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
• Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
• Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
• Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
• Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

d. Peranan Etika dalam Profesi
1. Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang saja tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.
2. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.
3. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya.

Etika Profesi
a. Definisi Etika Profesi
Berikut adalah beberapa definisi dari etika profesi:
• Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi.
• Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia.
• Etika Profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu, contoh : pers dan jurnalistik, engineering (rekayasa), science, medis/dokter, dan sebagainya.
• Etika profesi Berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien atau objek).
• Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama, (Anang Usman, SH., MSi.)
Dari beberapa definisi diatas dapat disumpulkan bahwa etika profesi adalah sebuah konsep etika yang ditetapkan dan disepakati dalam ruang lingkup pekerjaan tertentu dibidang khusus (Profesi) dengan menerapkan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis.

b. Prinsip Etika Profesi
1. Tanggung Jawab
Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
2. Keadilan
Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
3. Otonomi
Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya

c. Tujuan Kode Etik
• Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
• Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
• Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
• Untuk meningkatkan mutu profesi.
• Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
• Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
• Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
• Menentukan baku standarnya sendiri.

Sumber:
Duska, Ronald F, Accounting Ethics, Blackwell Publishing, 2003.
http://ilmar-education.blogspot.com/2011/01/teori-etika-dan-prinsip-etis-dalam.html
http://rainyviolet.blogspot.com/2011/10/teori-etika-dan-prinsip-etis-dalam.html
http://muaramasad.blogspot.com/2013/03/pengertian-etika-profesi-dan.html
http://nibumzkey.wordpress.com/2012/05/06/etika-profesi/
http://eternal-anonymous.blogspot.com/2013/05/pengertian-etika-profesi-menurut-para.html

 
Leave a comment

Posted by on October 13, 2013 in Uncategorized

 

Tugas bahasa inggris bisnis 2 ( tugas 3 Conversation)

Conversation find an accounting job
Nama Kelompok         : 1. Heri Kurniawan (23210252)
                                       2. Muhammad Iqbal (24210736)
                                       3. Yusuf Fadillah (28210800)
Kelas                           :  3EB09         
 
Beby                : I had to look for a new job?
Alkatiry           : You should try to find a job accounting
Sandra:            : Accounting requires a very good calculation skills
Beby                :  What would I do in accounting?
Alkatiry           :  A analzing responsible for accounting and communicating financial    information.
Sandra             : I strongly agree with alkatiry.
Beby                : What types of accounting jobs available?
Alkatiry           : You can work for a company, for an individual, or even to the government.
Beby                : Is there a certain accountant position?
sandra              : Four main position is a public accounting, management accounting, government accounting and internal auditing.
Beby                : What accounts for the public  do?
Alkatiry           : Public accountants perform a variety of duties including auditing, tax and consulting activities.
Beby                : I’m not interested in doing taxes.
sandra              : A CPA can also offer advice in a particular area or specialization in forensic accounting.
Beby                : What is forensic accounting?
sandra              : It is an investigation and interpretation of crime financial transactions.
Beby                : So, I will look into money laundering, embezzlement and fraud
sandra              : Exactly, and cooperate with law enforcement and serve as a witness if the case goes to trial.
Beby                : I do not want to get involved in all that.
Alkatiry           : Well, then you can look into becoming a management accountant.
Beby                : What are their specialty?
Alkatiry           : Management accountants record and analyze the financial information of the      company for which they work.
Beby                : So, they are primarily responsible for budgeting and cost management.
Alkatiry           : Yes, and there is also a government accountant.
Beby                : I think they’re responsible for government records.
Alkatiry           : Right! Internal auditor is used by a company to check the mismanagement, waste and fraud.
Beby                : Well, Government accountants sounds the most interesting to me.
Alkatiry           : So you definitely have to look into it again
Beby                : Why should more look into it?
Alkatiry           : Because government accounting fully responsible to the central government.
sandra              : Why not try cost accounting?
Beby                : Cost accounting is too risky and too difficult in its calculations.
Alkatiry           : Why too risky and difficult in its calculations?
Sandra             : Because accounting costs compare with the cost of all components of arecord funding.
Alkatiry           : why is that?
Sandra             : Because of an emphasis on cost accounting classification contextaccounting guidelines that should be adhered to and complied with by an accountant.
Beby                : Guidelines for what is used in accounting finance costs
Sandra             : Guidelines PSAK
Beby                : PSAK it stands for what?
Sandra             : Statement of Financial Accounting Standards.
Beby                : Is that just guidelines used in the opening of financial and cost accounting?
Sandra             : If it is for the national GAAP, whereas that for global IFRS
Beby                : What is IFRS?
Sandra             : International Financial Reporting Standards
Beby                : What benefits are biased in the gain of IFRS?
Sandra             : To determine the value of an element of financial statements either at the time of the financial transaction, or during the presentation of financial statements (balance sheet date).
Beby                : Besides what else?
Sandra             : To recognize the elements of financial statements so that the elementscan be        presented in the financial statements
Beby                : Means what job is right for me?
alkatiry            : That I suggest you to management accounting as part of a more organized and structured
sandra              : I suggest if you are into the more cost accounting career prospect to the future
beby                : Thanks for the suggestions all are, see you again in the future
 
Leave a comment

Posted by on June 21, 2013 in Uncategorized

 

Using Electronic Customer Relationship Management to Maximize/Minimize Customer Satisfaction/Dissatisfaction

TUGAS SOFTSKILL
Using Electronic Customer Relationship Management to Maximize/Minimize Customer Satisfaction/Dissatisfaction
 
BAHASA INGGRIS 2
 
 
 
 
 
Nama kelompok :
Heri kurniawan (23210252)
Muhammad iqbal (24210736)
Yusuf fadillah (28210800)
 
Abstract                     
 
 
Electronic Customer Relationship Management (eCRM) has attracted the attention of managers and academic researchers for the past several years. Issues of eCRM have varied from marketing to information technology. While there are many concerns and efforts for successful management of customer relationship in the online environment, this study posits that the major components of eCRM include increasing customer satisfaction and customer loyalty, minimizing customer dissatisfaction, resolving customer complaints and increasing product/service quality. This paper has reviewed the issues on eCRM published over the past years that have involved major topics such as customer satisfaction and dissatisfaction. The study also reviewed customer loyalty and complaints that are consequences of customer satisfaction and dissatisfaction. The study provides implication both to researchers and businesses that a hybrid approach of marketing and information system perspectives leads successful eCRM.
I.   Introduction
 
 
Electronic commerce relies on customer interactions via a computer and telecommunications infrastructure for the purpose of advertising, promoting, and selling products and services online. Electronic commerce replicates most of the physical activities that take place in the market place to the point where increasing electronic commerce usage are shifting companies from those traditional market places to new market spaces. The traditional market places emphasize “customer satisfaction” as a way to earn consumer loyalty and attract new customers. Therefore this study examines the firm’s approach to Customer Relationship Management in order to account for the new realities of market spaces. To be successful in a market space, a firm will have to be responsive to their virtual customers’ wants, needs and desires, and manage the interactions with them properly in order to arrive at a win/win outcome. Marketing considers that interactions between customers or potential customers and the firm arrive at a win/win outcome either in a market place or in a market space, when: i) such interaction(s) lead to the sale of a given item(s); and/or ii) such interactions lead to an increased likelihood that a sale of the same or other item(s) will happen in the near future to the satisfaction of both parties. Win/win means the customer wins through a satisfying purchase of a product or service and the firm wins by selling this product or service. Increased customer satisfaction will augment the likelihood that the customer will purchase again and/or induce other potential customers to buy, either through testimonials or word-of-mouth effects. Under this scenario, moving from the market place to the market space poses new challenges to the firm. Many years of experience have enabled them to manage market space, but market space is the result of a phenomenon (the web), which is about 20 years old.
 
In addition to the new realities of the market space, the constant development of the web as a new environment medium opens significant challenges to marketers, that they may not be well prepared face. The key new element is the dynamic nature of the interactive system used by customers to gain access to a firm’s web site, and what happens after the web site has been reached. Under this scenario, three important questions must be answered: i) How does a firm attract potential customers to its own web site; ii) Once customers enter the firm’s web site, how can the web site “cooperate with the customer” in order to arrive at a win/win situation; and iii) How must the firm adjust its marketing information systems to ensure that proper information and feedback is obtained from market space interactions for better management decision-making.
 
These three questions are not independent, i.e., the satisfaction experienced by a potential customer reaching a firm’s web site will depend on the prior experience and expectations that they build along the way (both in the past and in this particular web session) and the design of the web site, which may or may not handle those expectations in a “cooperative” manner. Management will not have a clue as to what happened if proper arrangements are not made to capture the satisfaction of the customers with the overall process. Because a market space is a unique blend of marketing activities in a “virtual,” interactive electronic environment, this paper will track the issue of customer satisfaction/dissatisfaction both from the traditional marketing viewpoint, and the more recent Information Technology views about interactive systems. In particular, given the importance of “cooperation” between the firm and its customers, current knowledge of user satisfaction with collaborative environments will also be included. All these aspects will help the future formulation of a “hybrid model of customer satisfaction” using the Web that accounts for all the components of market space, under the win/win mandate of the “marketing principle.”
2. Defining Electronic Customer Relationship Management
 
 
eCRM has attracted the attention of e-business managers and academic researchers who are interested in increasing repeat business and customer loyalty (Julta, Craig, and Bodorik, 2001). Various researchers have defined the eCRM according to different aspects. Based on the review by Jukic Jukic, Meamber and Nezlek (2002-2003), eCRM is a business strategy that utilizes the power of technology to tie together all aspects of a company’s business with the goal of building long-term customer loyalty. Jukic et al. (2002) also stressed that eCRM, in practical terms, is the management of customer interactions at all levels, channels, and media. Hansen (2000) sees eCRM as “a process of acquiring, retaining and growing profitable customers. It requires a clear focus on the service attributes that represent value to the customer ant that create loyalty.” A review by Romano and Fjermestad (2001-2002) emphasized that eCRM involves attracting and keeping “economically valuable” customers while repelling and eliminating “economically invaluable” ones. On the market space, eCRM is to build and maximize the value of the relationship with the customer and to improve customer retention rates (Jukic et al., 2002; Cho, Im, Hiltz, and Fjermestad, 2002).
 
3.MAXIMIZING/MINIMIZINGCUSTOMERSATISFACTION/DISSATISFACTION AS MAJOR COMPONENTS OF ECRM
 
 
Various researchers have proposed a framework for eCRM studies. A previous review on eCRM in information system research by Romano and Fjermestad (2003) suggested the frameworks for CRM research, including eCRM within markets, eCRM business models, eCRM knowledge management, e-CRM technology issues, and e-CRM human issues. From about the early 1990s until now, studies on eCRM have addressed issues regarding i) factors affecting customer satisfaction and loyalty; ii) factors affecting customer dissatisfaction and complaints; iii) effectiveness of the website; iv) the impact of online communities on eCRM; v) supply chain management; and vi) knowledge management, etc. Cho, Im, Hiltz, and Fjermestad (2002) notes that the major eCRM components to be discussed include: i) maximizing customer satisfaction/minimizing customer dissatisfaction; ii) increasing customer loyalty; iii) increasing product/service quality; and iv) resolving customer complaints. This study will review issues of customer satisfaction/dissatisfaction including theories and models that have been frequently applied to eCRM. This study will also review issues of customer loyalty and complaints that are consequences of customer satisfaction/dissatisfaction
4. Conclusion
 
In an effort to provide a positive contrast for the new against the old, this paper addressed the issue of customer satisfaction and dissatisfaction as being at the center of successful e- business exchanges. Further, the author stressed the importance of customer loyalty and complaints as consequences of customer satisfaction and dissatisfaction. The author reviewed theories and models that have been applied by e-commerce customer relationship management. Theories applied to eCRM have been rooted in satisfaction/dissatisfaction theories and theories for customer complaining behavior that have been proposed by traditional marketers. This study also investigated models for customer satisfaction and complaining behavior that examine factors affecting customer relationship management.
This paper focuses on the how to maximize/minimize customer satisfaction/dissatisfaction for successful eCRM because it provides clues as to what managerial changes might have induced different and more desirable behaviors, raising the issue of customer loyalty myopia. This myopia stems from believing that consumer behavior can be created and sustained in and by itself without careful regard to its underlying basis on the customer satisfaction side, reviving the long-standing marketing dilemma of attitude and behavioral measures, and how much attitudes influence or predict behavior. This study also examined studies that addressed the importance of customer complaints that also go beyond the customer satisfaction concept and much more deeply into the underlying theories and models that attempt to explain why people may or may not be satisfied. This study suggested the ways to maximize/minimize customer satisfaction/dissatisfaction, such as improving customer loyalty and resolving customer complaints. 
This study provides implications for both academics and practitioners. Future study will be needed to investigate mode of online customer satisfaction that are proposed by Fournier and Mick (1999), including satisfaction-as-contentment, satisfaction-as-pleasure, and dissatisfaction-as-surprise. Future research exploring consumer satisfaction of pure-play vs. multi-channel is also likely to be fruitful.  Other issues that increase the level of relationship between or within online customers and businesses will also be a future research. 
Based on the review, this study found that little attention has been paid in issues of customer dissatisfaction and complaints in the online environment. This study found opportunities to measure online customer dissatisfaction and complaints both qualitatively and quantitatively. This study also recommended that e-businesses develop a defensive marketing strategy and complaint management as an excellent competitive tool for Customer Relationship Management (Cho, Im, Hiltz, and Fjermestad, 2002). Taking complaint management seriously affects such factors as product/service quality, website design, and optional policies. The author believes that managing customer dissatisfaction and complaints facilitate repeat business and customer loyalty. Efforts toward the effective resolution of customer problems serve as the basis for long-term product and successful eCRM.
 
Leave a comment

Posted by on June 21, 2013 in Uncategorized