RSS

KAJIAN USAHA MIKRO INDONESIA

07 Nov

REVIEW JURNAL

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                          25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                 28210800

Yoga Wicaksana                              28210647

Crishadi Juliantoro                            21210630

 

 

KAJIAN USAHA MIKRO INDONESIA

ABSTRACK

Charactheristic yang dimiliki oleh perusahaan kecil tanda-tanda beberapa kelemahan yang potensi menghasilkan beberapa masalah. Dan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengiden tifikasi profil, peran, masalah usaha kecil, dan juga pada saat yang sama untuk merekomendasikan model pengembangan perusahaan Indonesia kecil.  Sedangkan lokasi dan objek penelitian adalah di Barat Sumatera, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Penelitian  menggunakan metode survei, pengolahan data dengantabulasi dan analisis data  telah  dilakukan oleh deskriptif.

Dari hasil studi dapat conclused bahwa:

1)     Pengembangan usaha kecil adalah  programe  nasional yang merupakan bagian integral dari program pengembangangeneralisasi.

2)        Untuk membantu dalam meningkatkan kemampuan  pengusaha  kecil,  diperlukan pelatihanterpadu dari setiap elemen

3)        Diperlukan beberapa cara berkembang untuk meningkatkan akses bagiusaha kecil ke bank dengan:

(a)  Mengembangkan sistem perbankan korporasi, yang merupakanbank besar  harus menjadi lokomotif untuk membantu bank-bank kecil seperti BPR, sehingga dapat meningkatkan layanan untuk perusahaan kecil di daerah itu sendiri

(b)   Menyederhanakan prosedure klausul dan kredit,

(c)    Menggunakan wilayah otonom untuk membuat bekerja sama bagian antara  deprtementterkait dan Bagian dijamin untuk memperpanjang anggaran untuk sektor strategis yang memiliki luasmempengaruhi

(d)   Dibutuhkan membantu mitra untuk membantu dalam proses  mengakses  dana perbankan.

Sedangkan untuk saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

  • Memperbaiki akses dari pengusahakecil untuk layanan moneter dari bank,
  • Meningkatkan efisiensi dan dukungan pemerintah
  • Accsess Perbaiki dari pengusaha kecil, layanan lain moneter koperasi dan Keuangan  Mikro Lembaga  (LKM).

Pendahuluan:

1.1  Latar belakang

 

Krisis ekonomi yang memporak-porandakan perekonomian nasional tahun 1997

yang lalu membangkitkan kesadaran pentingnya peran Usaha Kecil dan Menengah

(UKM) sebagai “ tulang punggung “ perekonomian Indonesia. Berdasarkan kriteria BPS,

jumlah usaha kecil di Indonesia tahun 2002 sebanyak 40.1195.611 usaha kecil dan

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro mengisyaratkan adanya kelemahankelemahan

yang potensial menimbulkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagi kemudahan dengan paket-paket kebijakan untuk mendorong kehidupan sektor usaha kecil tersebut. pemberdayaan usaha mikro

dinilai masih strategis dan sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. Peran strategis tersebut antara lain :

a. Dengan jumlah yang sangat banyak usaha kecil berpotensi menciptakan lapangan

kerja yang luas bagi masyarakat

b. Kontribusi terhadap PDB menurut harga berlaku sebesar 63,11 %

c. Usaha kecil merupakan pelaku ekonomi utama yang berinteraksi langsung dengan

konsumen

d. Mempunyai implikasi langsung untuk meredam persoalan-persoalan yang

berdimensi sosial politik,

 

1.2 Identifikasi masalah

Hasil studi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

a. Sistem pembukuan yang relative sederhana dan cenderung mengikuti kaidah

administrasi standar, sehingga datanya tidak up to date. Hal tersebut mengakibatkan

sulitnya menilai kinerja usaha mikro.

b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat ketat

c. Modal terbatas

d. Pengalaman manajerial perusahaan terbatas.

e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan penekanan biaya

untuk mencapai efesiensi yang tinggi.

f. Kemampuan pemasaran, negosiasi dan diversifikasi pasar yang terbatas.

g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah, karena

keterbatasan sistem administrasi.

 

1.3 Tujuan dan manfaat

Kajian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui profil usaha mikro di Indonesia

b. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro

c. Menyusun model pengembangan usaha mikro yang bersifat aplikatif.

Manfaat

Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi yang aplikatif

dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan usaha mikro pada khususnya

dan pemberdayaan UMKMK pada umumnya.

 

 KERANGKA PIKIR

 

1. Landasan teori

Usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Dengan mempertimbangkan kelangkaan modal dalam negeri dan tingginya pertumbuhan

angkatan kerja yang berlanjut, maka perkembangan usaha mikro merupakan elemen kunci dalam setiap strategi penciptaan lapangan kerja dalam negeri. Daya saing ekonomi nasional dipengaruhi oleh daya saing dan kondisi usaha mikro. Sebagai pemasok input, komponen dan jasa, usaha mikro mempengaruhi daya saing perusahaan besar, termasuk investor asing yang dapat menciptakan peluang pasar usaha mikro. Dengan demikian pengembangan usaha mikro merupakan elemen terpadu dalam strategi daya saing nasional dan terkait erat dengan kebijakan promosi dan investasi. Di Indonesia terutama didaerah pengembangan usaha mikro menjadi kunci dalam usaha mengatasi kemiskinandan pembangunan ekonomi daerah yang lebih berimbang.

 

2.Kerangka pikir

Salah satu sifat usaha mikro adalah kemampuannya untuk beradaptasi terhadap

perubahan kondisi perekonomian dunia dibandingkan dengan perusahaan besar, oleh

yang dinamis. Lingkungan terbaik untuk pengembangan bisnis usaha mikro adalah

suatu lingkungan dimana pasar untuk input dan output berfungsi secara efektif dalam

menyediakan berbagai jasa yang memungkinkan pertumbuhan bisnis. Dalam lingkungan

ini, pemerintah seyogyanya terfokus pada fungsi intinya secara efisien dari pada

membuat distorsi dalam pasar. Pengalaman baru diberbagai negara industri menunjukan

bawa kebijakan deregulasi telah berhasil mendorong pertumbuhan lapangan kerja,

lingkungan yang kondusif dan kompetitif bagi usaha mikro yang berperan sebagai motor

pengerak penyesuaian dan perubahan struktural.

 

III. METODE PENELITIAN

 

3.1 Lokasi dan Obyek Penelitian

Daerah/ provinsi yang menjadi obyek penelitian adalah : Nusa Tenggara Barat.

Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat.

 

3.2. Ruang lingkup kajian meliputi:

a. Mengidentifikasi kondisi usaha mikro,(fokus kajian pada usaha mikro yang bergerak

pada usaha tanaman pangan semusim dan aspek perdagangan).

b. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi usaha mikro dalam pengembangan

usahanya

c. Mengidentifikasi dukungan perkuatan bagi perkembangan usaha mikro dengan

mengkaji alternatif sumber pembiayaan lainnya (misal modal syariah, dan modal

ventura).

 

3.3 Prosedur Penelitian

Kajian ini dilaksanakan dengan methode survey dan diskusi daerah. Data primer

diperoleh dari data lapang dengan cara wawancara menggunakan daftar pertanyaan,

serta diskusi daerah. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, laporan hasil

penelitian, dan dokumen dari berbagai instansi terkait. Pengolahan data dengan cara

tabulasi , sedang analisa data menggunakan analisa deskriptif sederhana

 

4. KEBIJAKAN USAHA MIKRO DAN PENYALURAN KREDIT MIKRO DI DAERAH

Pengertian dari kredit mikro sangat terkait dengan pengertian usaha mikro. Secara universal pengertian kredit mikro antara lain diantaranya: Adalah definisi yang dicetuskan dalam pertemuan  Definisi kredit mikro di atas bukanlah harga mati, tentu saja definisi yang lebih luas tentang kredit mikro tergantung dari masing-masing negara. Namun pada dasarnya ada beberapa kriteria dasar dalam menjalankan program kredit mikro yang meliputi:

 

4.1. Pemanfaatan Dana Perbankan oleh Usaha Mikro

Dari hasil kajian dan data BPS (2000) ditunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan

program pemberdayaan UKM khususnya : mendorong komitmen perbankan untuk melayani usaha kecil dan mikro dengan mewajibkan seluruh bank menyalurkan 22,5 % sampai 25 % dari total kreditnya untuk usaha kecil dan meningkatkan plafon kreditnya dari Rp 250 juta menjadi Rp 350 juta, ternyata hanya sebagian kecil dari industri kecil (IK) dan industri rumah tangga (IRT) yang memanfaatkan dana perbankan untuk menutupi kekurangan modalnya. Industri kecil yang memanfaatkan pinjaman modal dari bank baru 37,4 % , sedang industri rumah tangga baru 8,6 %. IK dan IRT lebih banyak memanfaatkan tambahan modal dari pihak-pihak lain seperti koperasi, modal ventura, lembaga non bank , keluarga, perorangan, dan lainnya. Rendahnya persentase IK dan

IRT memanfaatkan dana perbankan karena sulit memenuhi persyaratan perbankan,

birokrasi, dan prosedur yang cukup rumit

4.2. Hasil analisis SWOT usaha mikro di Indonesia ditunjukkan:

4.3Strenght (keunggulan)

Usaha Mikro memiliki keunggulan komparatif :

a. Usaha Mikro beroperasi menebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang

usaha;

b. Usaha Mikro beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat

yang rendah;

c. Sebagian besar Usaha Mikro dapat dikatakan padat karya (labour intensive)

d. Hubungan yang erat antara pemilik dan karyawan menyebabkan sulitnya terjadi

PHK (Pemutusan Hubungan kerja).

4.3 Weakness (kelemahan)

a. Pemasaran (permasalahan persaingan pasar dan produk; permasalah akses

terhadap informasi pasar, dan permasalahan kelembagaan pendukung usaha mikro

b. Permodalan

c. Marjin Usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi

d. Kemitraan

e. Sumberdaya Manusia. Struktur organisasi dan pembagian kerja/ tugas kurang

atau tidak jelas, bahkan sering mengarah pada one man show. Sulit mencari dan

mempertahankan tenaga kerja atau pegawai yang memiliki loyalitas, disiplin,

kejujuran, dan tanggung jawab yang cukup tinggi. Kemampuan manajerial

perusahaan masih lemah.

f. Keuangan. Belum mampu memisahkan manajemen keuangan perusahaan dan

rumah tangga. Belum mampu melakukan perencanaan, pencatatan serta pelaporan

keuangan yang rutin dan tersusun baik

4.4 Opportunity

a. Ketika dunia terpadu secara ekonomi, bagian komponen-komponennya menjadi

lebih banyak, lebih kecil, dan lebih penting. Secara serentak ekonomi global

berkembang, sementara ukuran bagian-bagiannya menyusut. Makin besar dan

terbuka ekonomi dunia, akan makin besar peran usaha-usaha mikro (John Naisbitt,

Global paradox)

b. Perusahaan Multinasional (MNC) cenderung melakukan desentralisasi manajemen

yang dikelola secara otonom dalam unit-unit yang lebih kecil yang memberikan

kesempatan usaha mikro untuk aktif

c. Perbaikan akses pasar dan penghapusan Multifiber Arrangement (MFA)

kesepakatan GATT, yang mana dari jenis-jenis produk tersebut baik pertanian

maupun produk-produk dalam rangka MFA pada dasarnya merupakan barangbarang

yang diproduksi oleh usaha mikro

4.5 Threat

a. Dalam persaingan global dan kelonggaran pasar akan mengundang para pesaing

dari sesama negara berkembang, sehingga dapat diduga persaingan harga akan

menjadi lebih ketat, sama seperti persaingan non harga.

b. Hanya perusahaan yang efisien dan produktif yang mampu memanfaatkan peluang

tersebut. Padahal usaha mikro belum mampu mempertahankan kualitas produk,

memiliki jaringan pemasaran terbatas, kesulitan menjaga kesinambungan delivery

(pengiriman), serta lemah dalam promosi.

4.6. Faktor- faktor yang masih menjadi kendala dalam peningkatan daya saing

dan kinerja usaha mikro antara lain:

1. Lemahnya sistem pembiayaan dan kurangnya komitmen pemerintah bersama

legislatif terhadap dukungan permodalan usaha mikro sehingga keberpihakan

lembaga-lembaga keuangan dan perbankan masih belum seperti diharapkan;

2. Kurangnya kemampuan usaha mikro untuk meningkatkan akses pasar, daya saing

pemasaran, serta pemahaman regulasi pasar baik pasar domestik maupun pasar

global;

3. Terbatasnya informasi sumber bahan baku dan panjangnya jaringan distribusi,

lemahnya kekuatan tawar-menawar khususnya bahan baku yang dikuasai oleh

pengusaha besar, mengakibatkan sulitnya pengendalian harga;

4. Belum tercapainya blue print platformteknologi dan informasi yang meiputi masalah

regulasi, pembiayaan, standarisasi, lisensi, jenis tekologi tepat guna, dan fasilitas

pendukung teknologi kerja yang mampu digunakan sebagai keunggulan bersaing;

5. Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, keterampilan,

etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsistensi mutu dan standarisasi

produk dan jasa, serta wawasan kewirausahaan;

6. Proses perijinan badan usaha, paten, merk, hak cipta, investasi, ijin ekspor impor

yang masih birokratis dan biaya tinggi serta memerlukan waktu yang panjang;

7. Keberadaan jasa lembaga penjamin, asuransi, dan jasa lembaga keuangan non

bank lainnya masih belum mampu melayani usaha mikro secara optimal;

8. Tidak berfungsinya secara baik lembaga promosi pemerintah di dalam menunjang

promosi produk dan jasa usaha mikro baik untuk pasar domestik maupun pasar

global.

 

4.7 Hambatan pasar usaha mikro, yang ditemukan dari kajian ini yaitu;

1) Distorsi segmen pasar bawah karena penyediaan berbagai jasa pembinaan yang

bebas biaya oleh pemerintah dan para donor

2) Penyediaan jasa yang tidak memadai

3) Kelangkaan modal kerja dan pendanaan

Untuk mengatasi hambatan ini, diusulkan penggunaan instrumen sebagai berikut;

1) Skema voucher, untuk mendukung usaha mikro saat pasca pendirian dan formalisasi

usaha.

2) Skema matching grant untuk diagnostik usaha dan pengembangan strategi usaha

jangka menengah.

3) Skema matching grant untuk pengembangan produk dan proses kerjasama

penelitian dan pengembangan.

4) Skema matching grant untuk riset pasar input dan output.

 

4.7. Strategi Umum Pengembangan Usaha Mikro .

Kebijakan pengembangan usaha mikro yang efektif hendaknya dilakukan secara

lebih luas dan terpadu, bukan hanya sekedar membuat daftar program dukungan finansial

dan teknis yang berdiri sendiri tanpa adanya kaitan antara satu dengan yang lain.

Kebijakan pengembangan usaha mikro memerlukan pengkajian dan reorientasi peran

pemerintah dalam banyak aspek. Kebijakan pemerintah yang baik merupakan salah

satu isu sentral dalam pengembangan usaha mikro yang berkesinambungan, untuk itu

perlu penyempurnaan kebijakan pengembangan usaha mikro oleh pemerintah.

Pengaturan pemerintah dan implementasinya sangat mempengaruhi akses usaha mikro.

Ketidakpastian hukum akan membuat distorsi dalam pengambilan keputusan akan

menyulitkan pengembangan usaha mikro terutama dalam menghadapi pasar yang

berkembang dengan dinamis.

Pengembangan usaha mikro secara terpadu untuk meningkatkan daya saing

dan akses usaha mikro ke sumberdaya produktif perlu dilakukan melalui kebijakan

bidang: pengembangan infrastuktur, pembangunan daerah, komunikasi serta angkutan,

riset terapan dan pendidikan, promosi, perdagangan dan investasi. Otonomi daerah

juga menyebabkan peran dan tugas pemerintah kabupaten/kota dan propinsi lebih

meningkat , sehingga masih perlu kajian lebih lanjut untuk melihat labih jauh tentang

peran dan fungsi pemerintah pusat dan daerah untuk mengetahui batas peran dan

fungsi masing-masing serta mencegah terciptanya peraturan yang menghambat

perdagangan antar daerah. Disamping itu penyediaan informasi yang konsisten,

komprehensif dan terintegrasi untuk pengambilan kebijakan politik dan bisnis masih

perlu ditingkatkan.

 

4.8 Fasilitasi koordinasi melalui skema pembiayaan bersama.

Pendekatan baru yang dilakukan dalam pengembangan usaha mikro dan klaster di

daerah ialah pengenalan skema pembiayaan bersama (cost sharing). Melalui konsep

ini belanja daerah dapat dialihkan atau dialokasikan misalnya 40 % dan pusat

menyediakan kekurangan lainnya atau menyediakan insentif bagi stakeholder. Dengan

pembiayaan bersama ini pemerintah pusat mendapat keuntungan, karena pusat dapat

memperoleh akses langsung ke berbagai sistem dan memahami strategi yang

dikembangkan oleh daerah. Skema pembiayaan bersama didaerah akan dilengkapi

dengan matching grant scheme untuk mendukung asosiasi bisnis nasional dalam

mengembangkan inteligence pasar dalam negeri.

 

 KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengembangan usaha mikro merupakan program nasional yang memiliki peranan

yang strategis karena merupakan bagian integral dari upaya pemerataan hasilhasil

pembangunan.

2. Dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan pengusaha mikro diperlukan

pembinaan secara terpadu dari semua unsur terutama dinas-dinas terkait agar

usaha mikro dapat berkembang secara berkesinambungan yang akan berdampak

pada peningkatan perekonomian daerah dan perekonomian nasional .

3. Masih perlu dikembangkan upaya untuk meningkatkan akses usaha mikro, kepada

bank dengan cara :

a. Mengembangkan sistim kelembagaan perbankan, Bank besar harus menjadi

lokomotif yang dapat mengandeng bank-bank kecil( BPR) agar dapat

meningkatkan pelayanan kepada pengusaha mikro di daerah.

b. Penyederhanaan formulir dan sarana pendukung lainya untuk memberikan

kemudahan dalam prosedur perkreditan.

c. Memanfaatkan keberadaan otonomi daerah untuk menciptakan pola

kerajasama antara dinas/instansi terkait dan lembaga penjamin untuk

memperluas pembiayaan ke sektor usaha strategis yang berdampak luas.

d. Selama ini usaha mikro tidak mampu mengakses kredit kepada bank untuk

itu diperlukan adanya :

q Lembaga pendamping dalam proses untuk mengakses dana

q Informasi potensi pembiayaan sektor usaha yang diketahui bank.

Dengan upaya tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan usaha mikro secara

optimal.

4. Untuk meningkatkan keuangan usaha mikro yang disarankan :

1) Memperbaiki akses dari pengusaha mikro kepada layanan keuangan dari

bank

2) Meningkatkan efesiensi dan jangkauan dari dukungan dan layanan pemerintah

dalam pemberdayaan keuangan pengusaha mikro, kecil, menengah dan

Koperasi.

3) Memperluas akses dari pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi

ke layanan keuangan alternative dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM ).

4). Kredit Program agar difokuskan pada sektor yang tidak dapat dilayani oleh

bank umum,

5) Mengkaji ulang peraturan Bank Indonesia tentang agunan, pembentukan penyisihan

penghapusan aktiva (PPAP) dinilai mempunyai dampak yang negartif terhadap

akses usaha mikro pada kredit komersial.

6) Penjaminan kredit agar diperluas dan diperbesar jumlahnya

7) Subsidi dan dukungan pemerintah bisa diperuntukkan:

untuk menyediakan fee/marjin pengelolaan kepada bank penyalur

mengambil alih resiko serta biaya yang berhubungan dengan pemindahan

dana jangka pendek atau mata uang asing kepada kredit rupiah jangka panjang.

Subsidi suku bunga hendaknya jangan diberikan tanpa disertai dengan tujuan

dan kriteria yang jelas.

 

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 1992. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992.

Departemen Koperasi dan UKM, Jakarta

Anoraga, Pandji, SE, MM dan Sudantoko, Djoko, S. Sos, MM. 2002 Koperasi

Kewirausahaan, dan Usaha Kecil. Rineka Cipta, Jakarta

Cheston, Suzy dan Kuhn, Lisa, 2002. Measuring Transformation: Assessing and

Improving the Impact of Micro Credit. Washington D.C. Microcredit

SummitCampaignhttp:/www.microcreditsummit.org/papers/impactpaper.htm

Hanson, Ward, 2000. Pemasaran Internet. Edisi Keempat, South Western College

Publishing, Singapura, 2000.

Hitt, Michael A, Ireland, R. Duane, Hosjisson, Robert, Robert E, 2001. Manajemen

Strategis: Daya Saing dan Globalisasi. Edisi Keempat, South Western

College Publishing, Singapura, 2001.

Hubies, M. 1997. Menuju Industri Kecil Profesional di Era Globalisasi Melalui

Pemberdayaan Manajemen Industri (Buku Orasi Guru Besar). Institut

Pertanian Bogor, Bogor.

Iwantono, Sutrisno. 2002. Kiat Sukses Berwirausaha: Strategi Baru Mengelola Usaha

Kecil dan Menengah, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2002

Hollah, Detlev. ProFI Microfinance Institution Study. SMERU Working Paper.

Denpasar, Maret, 2001.

Nasution, M.1999. KOPERASI: Pemikiran dan Peluang Pembangunan Masa

Depan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.

Sebstad, Jennefer, Juni 1998.

Toward Guidelines for Lower-Cost Impact Assessment

Methodologies for Microenterprise Programs. Discussion Paper for the

Second Virtual Meeting of the CGAP Working Group on Impact Assessment

Methodologies. Washington, D. C. USAID AIMS

Wijaya, Kresna. 2002.

Kumpulan Pemikiran: Analisis Pemberdayaan Usaha Kecil.

Pustaka Wirausaha Muda, Bogor.

 
Leave a comment

Posted by on November 7, 2011 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: