RSS

PENGKAJIAN PEMUSATAN PENGEMBANGAN KOPERASI BIDANG PEMBIAYAAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

07 Nov

REVIEW JURNAL

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                          25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                28210800

Yoga Wicaksana                             28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

 

 

 

PENGKAJIAN PEMUSATAN PENGEMBANGAN KOPERASI

BIDANG PEMBIAYAAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK

Kelompok  kami membahas tentang  pemusatan pengembangan  koperasi  bidang pembiayaan pada tingkat  kabupaten koperasi  dari segi pengkajian bertujuan adalah sebagai berikut:

  1. untuk menyusun pengembangan koperasi pusat kabupaten domain anggaran,
  2.  untuk memberi masukan kepada administrator Kabupaten dalam usahanya untuk menciptakan slimate kondusif untuk pengembangan koperasi

pengumpulan, analisis studi dilakukan denganberbagai cara, yaitu: teoris, dan exepertise validitas. Berdasarkan hasil studi, kita dapat menyimpulkan bahwa model alternatif untuk koperasi pengembangan pusat dalamdomain budegetary kabupaten adalah:

  1. Model kerjasamaantar
    koperasi adalah dengan operasi waralaba (toko non profit)
  2.  Model koperasi sekunder,
  3. model kerjasama antara koperasi sekunder dan bank,
  4. orang pengkreditan bank,
  5.  kerjasama bank primer dan Swamitra / kemitraan bank.

Pendahuluan:

Krisis ekonomi nasional tahun 1997 masih menyisakan dampak negatif,khususnya pada UKM dan usaha mikro, yaitu menyebabkan antara lain :

1. turunnya daya beli konsumen, dikarenakan semakin berkurangnya/langkanya usaha-usaha yang dimiliki konsumen sebagai sumber pendanaan

2. menurunnya kualitas produk-produk UKM dan usaha mikro sebagai akibat rendahnya kualitas SDM serta berkurangnya sumber-sumber pendanaan yang dimiliki pengusaha kecil dan menengah dan mikro.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pengusaha kecil menengah dan mikro

dalam mengembangkan usahanya adalah kecilnya modal usaha yang dimiliki dan rendahnya kemampuan untuk mengakses ke lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan (BRI, BPR, dll) maupun lembaga keuangan non bank (KSP/USPKoperasi, penggadaian, lembaga keuangan non formal, dll).

Dan dalam mengatasi permasalahan tersebut, sebagai upaya pengembanganUKM dan usaha mikro, maka pengembangan lembaga keuangan mikro seperti KSP/ USP Koperasi melalui pemberdayaan dan berbagai regulasi peraturan merupakan konsekuensi logis yang harus dilakukan, sehingga tercipta iklim kondusif yang memungkinkan kemudahan bagi para pengusaha UKM dan usaha mikro mampu mengakses atau memanfaatkan dana dan berbagai lembaga keuangan mikro tersebut.

 

Kerangka Pemikiran:

 

1. Lokasi Penelitian

 

Dimulai dari lokasi penelitian meliputi 20 propinsi yaitu : Sumut, Jatim, Bali, Sulut, Sumbar,

Sultra, Kalteng, Kaltim, Sumsel, Bengkulu, Riau, NTT, NTB, Babel, Sulsel, Kalbar,

Sulteng, Jabar, Jateng, Kalsel.

2.Metode dan Analisis Pengkajian

Metode pengkajian berupa ketersediaan lembaga keuangan,

lembaga-lembaga pendukung pengembangan KSP/USP dan perkembangan KSP/USP,

serta model-model pemusatan koperasi di masing-masing Kabupaten/Kota.

Kerangka pemikirannya dapat digambarkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

analisis pengkajian lebih bersifat pendalaman berpikir kualitatif sesuai dengan keperluan untuk merumuskan model-model yang dipandang optimal bagi pengembangan

pemusatan koperasi di bidang pembiayaan.

3. Alternatif Model Pemusatan

Dengan memperhatikan perkembangan koperasi di lapangan, model kelembagaan

pemusatan koperasi dapat berupa kerjasama antar koperasi primer dengan pola waralaba

(franchising), koperasi sekunder, kerjasama koperasi sekunder dengan bank, kerjasama

koperasi primer dengan bank dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

 

1)      Model Kerjasama antar Koperasi Primer dengan Pola Waralaba

Model pengembangan koperasi seperti yang terjadi pada kelompok Koperasi Bhakti di Kabupaten Pati merupakan suatu pola kerjasama antar koperasi primer. Walaupun merupakan suatu pola kerjasama yang menjadikan kelompok koperasi bhakti dikembangkan dan dikelola secara tertib dan terkoordinasi, namun antar koperasi dalam kelompok koperasi bhakti tidak memiliki kontrak kerjasama secara eksplisit. Koordinasi pengelolaan dan pengembangan terjadi berkat adanya standarisasi dan sinkronisasi pengelolaan dan bahkan terdapat suatu kesatuan komando dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi.

2) Model Koperasi Sekunder

Dengan pola koperasi sekunder pada dasarnya seluruh kegiatan yang diperlukan

untuk mendukung pengembangan koperasi primer dilakukan oleh koperasi sekunder secara berjenjang dari tingkat daerah, wilayah, nasional dan internasional. Fungsifungsi kegiatan pemusatan pengembangan koperasi bidang pembiayaan meliputi bidang

keuangan yang terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana melalui silang pinjam (interlanding) dan pengelolaan resiko maupun bidang non jasa keuangan yang terdiri

atas konsultasi manajemen simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan, akuntansi dan audit, pengadaan sarana usaha dan audit.

3)  Model Koperasi Sekunder

Dengan pola koperasi sekunder pada dasarnya seluruh kegiatan yang diperlukan

untuk mendukung pengembangan koperasi primer dilakukan oleh koperasi sekunder

secara berjenjang dari tingkat daerah, wilayah, nasional dan internasional. Fungsifungsi

kegiatan pemusatan pengembangan koperasi bidang pembiayaan meliputi bidang

keuangan yang terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana melalui silang pinjam

(interlanding) dan pengelolaan resiko maupun bidang non jasa keuangan yang terdiri

atas konsultasi manajemen simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan, akuntansi dan

audit, pengadaan sarana usaha dan audit

4)  Model Kerjasama Koperasi Primer dengan Bank Pola Swamitra

Kerjasama koperasi primer dengan bank Bukopin dalam bentuk pola Swamitra

merupakan model pemusatan kegiatan pengembangan koperasi dengan kerjasama

koperasi primer dengan bank. Dengan pola ini, Bukopin menyediakan sistem dan

aplikasi manajemen simpan pinjam koperasi, termasuk pengadaan dan pelatihan

sumberdaya manusia, aplikasi teknologi informasi, sistem manajemen operasi simpan

pinjam, pendampingan dan supervisi simpan pinjam dan standarisasi produk simpanan

dan pinjaman, serta cadangan likuiditas koperasi simpan pinjam.

 

 

 

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil pengkajian semuanya dibawah ini kesimpulan dari kelompok kami

  1. Sentra-sentra usaha yang dipandang perlu sebagai sentra usaha unggulan

adalah berupa sentra usaha yang bergerak di bidang pertanian, industri

makanan dan minuman, industri kerajinan, industri kerajinan tekstil dan

JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 2 TAHUN I – 2006

115

konveksi rakyat. Sebagian dari pengusaha dalam sentra tersebut berupa

usaha mikro, yang memiliki kesamaan bahan baku atau teknologi dan tidak

melakukan kegiatan pemasaran bersama atau pengadaan bahan baku

bersama.

  1.  Kebutuhan pembiayaan usaha dalam sentra pada dasarnya lebih tepat

dipenuhi oleh lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam, karena

kebutuhan dana berskala kecil dan sendiri-sendiri.

  1. Kegiatan pemusatan pengembangan koperasi dalam bidang pembiayaan

meliputi jasa keuangan dan jasa non keuangan meliputi konsultasi manajemen

simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan, akuntansi dan audit, pengadaan

sarana usaha dan advokasi.

  1.  Alternatif model pemusatan pengembangan koperasi bidang pembiayaan pada

tingkat Kabupaten/Kota adalah :

(a) kerjasama antar koperasi dengan pola\waralaba,

(b) koperasi sekunder,

(c) kerjasama koperasi sekunder dengan bank,

(d) Bank Perkreditan Rakyat,

(e) kerjasama koperasi primer dan bankdengan pola Swamitra.

 

Model pemusatan pengembangan koperasi di suatu Kabupaten/Kota tidak harus

dalam bentuk satu model, dapat terdiri atas dua model tersebut diatas dengan maksud

agar dapat mempertahankan ciri masing-masing keunggulannya.

 

Daftar Pustaka:

______, 2003. Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi. Kantor Kementerian

Koperasi dan UKM. Jakarta.

Arief, Sirtua, 1997. Pembangunan dan Ekonomi Indonesia : Pemberdayaan Rakyat

dalam Arus Globalisasi. CPSM, Bandung.

Arifin, B. 2004. Menterjemahkan Keberpihakan terhadap Sektor Pertanian : Suatu

Telaah Ekonomi Politik. Dalam : Rudi Wibowo dkk (Ed)., Rekonstruksi dan

Restrukturisasi Pertanian. PERHEPI. Jakarta.

INFOKOP. 2002. Koperasi Menuju Otonomisasi. Jakarta.

Korten, David C., 1980. Community Organization and Rural Development : A Learning

Process Approach. Dalam Public Administration Review, No.40.

Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2002. Kemiskinan Tanggung Jawab Siapa?.

Jakarta.

JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 2 TAHUN I – 2006

116

Krisnamurthi, B., 2003. Analisis Grand Strategy Pembangunan Pertanian :

Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis dan Implementasi Pembangunan

Pertanian. Makalah disampaikan pada Lokakarya Penyusunan Evaluasi Kinerja

Pembangunan Pertanian. Jakarta.

Prijadi, dkk. 2002. Pengembangan KSP dan USP Koperasi sebagai Lembaga Keuangan.

Yayasan Studi Perkotaan. Jakarta.

Soetrisno, N. 2003. Menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Sosial. STEKPI.

Jakarta.

Wibowo, R. 1999. Refleksi Teori Ekonomi Klasik dalam Manajemen Pemanfaatan

Sumberdaya Pertanian pada Milenium Ketiga. Dalam Refleksi Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

 

Sumber : http://www.smecda.com/kajian/files/Jurnal_Nomor%202%20Tahun%20I_2006/09_Pengkajian_Pemusat_Pengem_Kop_Bid_PBiaya.pdf

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on November 7, 2011 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: